Hal. Utama   Peta Situs   Kontak   Login   Daftar Anggota    
  Minggu, 20 Apr 2014   
Pilih Bahasa >  Indonesia Inggris
 
  Selamat Datang di Website Resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


           Menu Utama
      Tentang BPMPD
      Instansi
      Layanan


           Informasi
      Berita
      Agenda
      Sorotan Kita
      Info Multimedia
      Arsip
      Artikel
      Data Statistik
      Profil Desa


           Ragam
      Link Terkait
      Galeri Foto
      Polling
      Forum
      Buku Tamu
      Daftar Istilah



HAL. UTAMA
 
 

Jum'at, 5 April 2013

[ Data Belum Diisikan ]
GUBERNUR AJAK STAKEHOLDER MAJUKAN PENDIDIKAN JAWA BARAT
Rabu, 30 September 2009

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh “stakeholder pendidikan” Jawa Barat dalam mendukung kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Heryawan memujinya sebagai langkah tak kenal lelah dalam memajukan pendidikan di Jawa Barat. Apalagi pendidikan yang maju dan berkualitas menjadi komitmen dan tujuan bersama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
PEMPROV JABAR SIAPKAN DANA RP.250 MILYAR
Rabu, 30 September 2009

Pemprov. Jabar dalam rangka penanganan bencana gempa untuk tahap rekontruksi dan rehabilitasi, kini sudah mempersiapkan dana sebesar Rp.250 milyar. Dana tersebut ditargetkan dalam hitungan 2 hari kedepan dapat dicairkan, ungkap Kepala Bappeda Jabar, Denny Djuanda dalam keterangannya kepada wartawan (29/9) usai mengikuti rakor penanganan bencana di Posko Penanganan Bencana, Jalan Diponegoro Kota Bandung.
DEPDAGRI BENTUK TIM KHUSUS ANALISA REVISI UU 32/2004
Senin, 31 Agustus 2009

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan analisasi atau kajian atas perlunya revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Salah satu hal penting yang turut dikaji adalah persoalan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada), termasuk pilkada gubernur di tingkat provinsi. Hasil kajian dan analisa tim khusus tersebut selanjutnya tentu akan disampaikan kepada DPR guna dilakukan pembahasan.
   Sorotan Kita

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PRAKTEK
Senin, 16 Oktober 2006

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerapkali dilakukan dari atas ke bawah (`top-down`). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini biasanya disebabkan adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

   Artikel



Agenda  Bulan April  2014
M S S R K J S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

     Data Statistik
 Potensi Umum 1
 Potensi Umum 2
 Luas Pertanian
 Hasil Pertanian
 Pemilikan Pertanian
 Luas Tanaman Obat
 Hasil Tanaman Obat
 Luas Perkebunan
 Pemilikan Perkebunan
 Pemilikan Hutan
 Hasil Hutan
 Kondisi Hutan
 Populasi Peternakan
 Hasil Peternakan
 Hasil Galian
 Irigasi
 Sumber Air Minum
 Budidaya Perikanan
 Produksi Perikanan
 Tempat Wisata
 Pendidikan SDM
 Pencaharian SDM
 Agama SDM
 Etnis SDM
 Cacat SDM
 Kelembagaan Pemerint
 Kelembagaan
 Kelembagaan Ekonomi
 Kelembagaan Pnddkn
 Sarana Transportasi
 Potensi Kabkot Umum
 Pot Kabkot T Ibadah
 Pot Desa Kesehatan
 Pot Desa Penerangan

   Arsip



   Polling

  Bagaimanakah cara efektif untuk memotivasi masyarakat ekonomi lemah?
Dengan bantuan kredit mudah
Pelatihan ketrampilan
Transmigrasi
Proyek padat karya

   
Website Resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Prov. Jawa Barat © 2006